“Hari ini kami mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri RI. Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka, tetapi untuk memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau. Karena itu, sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.” ujar Dr. Budi Prasetiyo.
Sekda Sumbawa juga menekankan perlunya perilaku birokrasi yang taat azas terutama memiliki Intelektualitas, Kapasitas dan Integritas dalam menata dan mengelola kinerjanya dalam menjalankan tugasnya mengaktualisasikan kebijakan publik ke masyarakat.
“Rakor ini juga dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar Pendidikan Anti Korupsi bersama KPK RI. Upaya membangun daerah tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan integritas dan budaya anti korupsi sejak dini, agar lahir generasi yang jujur, berkarakter, dan bertanggung jawab., tegasnya.
JEJAKMEDIANEWS—Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, mengikuti Zoom Meeting strategis yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin,(11/5).
Pertemuan virtual tersebut menjadi forum koordinasi nasional untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan jelang tahun 2027.
“Zoom meeting ini menjadi ruang strategis bagi kami untuk memperkuat langkah kolaboratif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sekaligus memastikan pengendalian inflasi daerah tahun 2026 berjalan efektif demi melindungi daya beli masyarakat Sumbawa,” ujar Sekda Budi Prasetiyo usai mengikuti pertemuan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, lanjut Sekda, siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan langkah-langkah konkret di lapangan, termasuk penguatan kerja sama lintas sektor, optimalisasi cadangan pangan, serta peningkatan akurasi data distribusi dan konsumsi.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan langkah yang terukur, kami optimistis upaya pengendalian inflasi di daerah akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
“Hari ini kami mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri RI. Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka, tetapi untuk memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau. Karena itu, sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.” ujar Dr. Budi Prasetiyo.
Sekda Sumbawa juga menekankan perlunya perilaku birokrasi yang taat azas terutama memiliki Intelektualitas, Kapasitas dan Integritas dalam menata dan mengelola kinerjanya dalam menjalankan tugasnya mengaktualisasikan kebijakan publik ke masyarakat.
“Rakor ini juga dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar Pendidikan Anti Korupsi bersama KPK RI. Upaya membangun daerah tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan integritas dan budaya anti korupsi sejak dini, agar lahir generasi yang jujur, berkarakter, dan bertanggung jawab., tegasnya.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi dalam memantau harga kebutuhan pokok. Sementara Menko Pangan menyoroti perlunya distribusi pangan yang efisien dan terjangkau hingga ke pelosok daerah.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah pusat dalam memastikan kesiapsiagaan daerah menghadapi dinamika ekonomi, khususnya menjelang akhir tahun dan awal tahun anggaran 2026. (JMN)