DOMPU—–Pemerintah Kabupaten Dompu mengusulkan perubahan APBD 2026 dengan kenaikan belanja sebesar Rp115,61 miliar. Di tengah tambahan anggaran itu, Bupati Dompu Bambang Firdaus menegaskan setiap rupiah harus diarahkan untuk kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak nyata.
Pesan itu disampaikan Bambang saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dompu, Rabu (23/9).
Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah meningkat dari Rp1,174 triliun menjadi Rp1,290 triliun. Kenaikannya mencapai Rp115,61 miliar atau sekitar 9 persen.
Kenaikan belanja tersebut berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan yang semula diproyeksikan Rp1,128 triliun naik menjadi Rp1,218 triliun atau bertambah Rp90,07 miliar, setara 7,5 persen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Nasdem sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Haji Muhammad Ihsan, meminta satuan kerja termasuk satuan organisasi perangkat daerah (OPD) dan rekan rekan DPRD untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi serta harmonisasi dalam mengelola kerjasama dan kemitraan maupun saling koordinasi yang baik kedepannya. Hal tersebut disampaikan disela – sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dompu dengan agenda penyampaian secara resmi nota keuangan dan Raperda setelah perubahan APBD tahun anggaran perubahan 2026 oleh Bupati Bambang Firdaus.
“Jadi, ini prosesnya setelah selesai disampaikan oleh pemerintah selaku eksekutif KUA PPAS-nya lalu dibahas Tim Banggar bersama Tim OPD dan inilah yang diparipurnakan serta sejatinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya kepada wartawan sesaat setelah paripurna DPRD Kabupaten Dompu.
Haji Muhammad Ikhsan melanjutkan bahwa paripurna tersebut secara konkret telah disetujui oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Dompu dan sepakat melanjutkan agenda utama bagaimana caranya agar esensi nota keuangan daerah sampai ke tangan rakyat selaku pemegang mandat tertinggi atas eksekutif dan legislatif daerah.
“Romantika dan dinamika selalu teriring mengiringi perjalanan kita, itu sebuah hal yang wajar dan kenisayaan dalam era keterbukaan informasi publik dan demokratisasi seperti ini,” sambung politisi kawakan partai Nasdem yang sangat dekat dengan rakyat ini pada JEJAKMEDIANEWS.
” Berikan kesempatan dan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana Pemkab dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk inovasi -inovasi terutama kepada DPRD Kabupaten Dompu lakukan pengawasan dan evaluasi sesuai tupoksinya,” harap Ketua Komisi III yang membidangi sektor pendidikan , Kesehatan, pembangunan, keuangan daerah, serta kesejahteraan rakyat.
Masih Haji Muhammad Ihsan, dirinya meminta kepada seluruh anggota untuk menjalankan fungsi yang melekat pada dewan dengan sebaik-baiknya.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten memiliki tiga fungsi utama yang melekat, yaitu pembentukan Peraturan Daerah (legislasi), anggaran (kebijakan keuangan), dan pengawasan,”terangnya.
Ia menambahkan, agar pelaksanaan APBD dipantau terus menerus dengan pengawasan yang profesional bahkan wajib dievaluasi secara tepat dan terukur.” InshaAllah kami selalu ada untuk rakyat dan mengarusutamakan kepentingan rakyat dalam postur anggaran dan belanja APBD, kami juga berkomitmen untuk taat kepada regulasi terutama berkaitan regulasi keuangan baik daerah maupun bernegara” pungkasnya.(*)