MBG Terbentur Realitas: Pelajaran Pahit yang Sangat Mahal
Oleh. Asmediati
Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengerem salah satu proyek paling ambisius di awal masa pemerintahannya: makan siang gratis untuk semua. Program MBG yang sejak awal diumumkan dengan nada besar dan percaya diri, kini dipaksa berhadapan dengan hal paling tidak romantis dalam politik: keterbatasan uang negara.
MBG dijual sebagai program sederhana: negara memberi makan rakyat. Sederhana di panggung, tidak sederhana di APBN. Di sini sejak awal sudah terlihat jurang antara slogan dan sistem.
Secara simbolik, ini adalah program yang nyaris tak bisa ditolak. Siapa yang berani menolak “memberi makan rakyat”? Tetapi politik kebijakan tidak bekerja dengan moral slogan, melainkan dengan kalkulasi distribusi dan kapasitas.
Di lapangan, realitas tidak ikut seremoni peluncuran. Data penerima tidak rapi, kategori tidak presisi, dan distribusi tidak otomatis. Negara mendadak berubah dari penyedia janji menjadi operator logistik raksasa.
Tak lama, angka berbicara. Semakin luas janji, semakin berat beban fiskal. Dan seperti biasa, APBN tidak mengenal retorika—hanya angka minus dan prioritas yang saling menyingkirkan.
Dalam teori kebijakan publik, ini kasus klasik: program universal terdengar adil, sampai tagihan datang. Setelah itu, semua negara biasanya diam-diam menyusutkan ambisi menjadi target yang lebih sempit.
Masalahnya, di politik, penyusutan selalu dibaca sebagai koreksi yang tidak nyaman. Mengakui keterbatasan sering terdengar seperti mengakui kesalahan desain sejak awal.
MBG memperlihatkan pola lama: keputusan besar diumumkan lebih cepat daripada kesiapan sistem yang menopangnya. Kecepatan politik menang telak atas kehati-hatian teknokratis.
Revisi pun datang. Program dipersempit ke kelompok rentan dan wilayah tertentu. Secara teknis ini disebut penajaman. Secara politik, ini disebut mundur satu langkah dengan bahasa yang diperhalus.
Pertanyaan yang tersisa tidak ikut dalam konferensi pers: apakah sejak awal desainnya memang terlalu besar, atau memang sengaja dibuat besar agar tampak monumental?
Ketika ruang fiskal longgar dan ekonomi global tenang, semua program tampak mungkin. Tapi begitu tekanan datang, negara tiba-tiba berubah dari dermawan menjadi selektif. Dan seleksi selalu berarti ada yang tidak kebagian.
Birokrasi menjadi penanggung jawab utama dari kebijakan yang terlalu cepat lahir. Mereka tidak membuat janji, tapi harus membuat janji itu terlihat berjalan.
Di balik itu semua, satu hal tetap konsisten: data. Atau lebih tepatnya, kerapuhan data. Karena tanpa data yang presisi, kebijakan sosial hanya menjadi distribusi yang tidak benar-benar tahu siapa yang dibantu dan siapa yang tertinggal.
MBG akhirnya tidak hanya soal makanan, tapi soal batas negara: sejauh mana negara bisa berjanji sebelum dihentikan oleh neraca. Di sini politik berhenti, angka mulai berbicara.
Dan pada akhirnya, pelajaran MBG sangat sederhana dan keras: dalam kebijakan publik, realitas tidak pernah kalah debat, ia hanya menagih biaya.[]