SUMBAWA, JEJAKMEDIANEWS— Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat upaya penanganan stunting setelah angka kasus gizi buruk kronis pada anak di wilayah itu kembali meningkat tajam. Berdasarkan data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa mencapai 29,8 persen, jauh di atas standar nasional dan menjadi salah satu indikator prioritas penanganan kesehatan masyarakat. (13/2)
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa, Junaedi, mengatakan pemerintah akan memfokuskan intervensi pada 16.299 keluarga berisiko stunting di daerah ini.
“Keluarga berisiko stunting ini akan kita berikan atensi khusus karena berpeluang menjadi penyumbang tersebarnya kasus stunting. Pencegahan di tingkat keluarga kunci utamanya,” ujar Junaedi saat konferensi pers, Jum’at (13/2).
Program yang diperkuat itu dikenal dengan sebutan Program Quick Wins, yang dirancang sebagai bagian dari aksi konvergensi penanganan stunting melalui pemberdayaan masyarakat desa. Program ini menekankan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan keluarga.
Menurut Junaedi, dampak stunting tidak hanya terlihat pada fisik anak, tetapi juga pada perkembangan otak dan kemampuan belajar. “Akibatnya, prestasi akademik rendah dan saat dewasa berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah,” ujarnya memperingatkan potensi kerugian jangka panjang jika masalah ini tidak ditangani secara tuntas.
Tingkat stunting yang tinggi di Sumbawa berada di atas rata-rata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menurut data konsolidasi Desember 2025 tercatat 10,70 persen untuk wilayah Sumbawa menurut aplikasi gizi resmi pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri menegaskan bahwa penanganan masalah ini merupakan bagian dari agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia. Gubernur NTB melalui juru bicara Kominfotik NTB menegaskan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM dan perlu kerja bersama dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya nasional penanganan stunting yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk menekan angka prevalensi kasus stunting di seluruh daerah melalui berbagai program intervensi gizi sejak dari masa kehamilan hingga balita.(@1s)