Republik Harapan Dalam Fiskal yang Sempit
Oleh. Asmediati
Pagi di republik selalu dimulai dengan dua hal: harga kebutuhan yang naik pelan-pelan dan pidato optimisme yang naik cepat-cepat. Seorang bapak di warung kopi menghitung uang recehnya sambil bergumam, “Yang sempit itu dompet saya atau fiskal negara, ya?” Temannya menjawab santai, “Tenang saja, kita ini kaya harapan.” Mereka tertawa, karena kadang tertawa lebih murah daripada panik.
Di televisi, angka 19 juta lapangan kerja terdengar gagah seperti judul film perang. Tetapi di gang sempit, seorang sarjana masih bolak-balik membuka aplikasi lowongan sambil berharap HRD tersesat dan tanpa sengaja menekan tombol “terima.” Ibunya mencoba menghibur, “Sabar nak, mungkin kerjaannya masih dibangun pemerintah.” Anak itu mengangguk, walau dalam hati ia curiga gedungnya bahkan belum digambar.
Gelombang PHK diam-diam ikut menambah panjang antrean masa depan. Di sebuah sudut kota, seorang karyawan yang baru saja dirumahkan membawa kardus kecil berisi barang-barangnya, lebih ringan daripada beban pikirannya. Ia bercanda ke temannya, “Katanya lapangan kerja mau jutaan, mungkin saya terlalu cepat keluar sebelum lapangannya jadi.” Republik harapan memang pandai menjanjikan pintu baru, tetapi bagi sebagian orang, pintu lama justru lebih dulu tertutup.
Program makan bergizi yang diklaim gratis ternyata dibiayai oleh uang rakyat juga — semacam pesta ulang tahun di mana tamu diminta patungan untuk kue mereka sendiri. Yang tidak gratis justru risikonya, karena data menunjukkan belasan ribu penerima pernah terdampak kasus keracunan dalam perjalanan program ini. Harapannya memberi gizi, realitasnya negara masih belajar bahwa dapur raksasa tidak bisa dijalankan dengan mental “yang penting jalan dulu.” Di republik harapan ini, anak-anak datang ke sekolah ingin makan sehat, tetapi orang tua diam‑diam berharap minimal mereka pulang tanpa harus mampir ke IGD.
Konon uang ratusan miliar keluar setiap hari demi nutrisi bangsa. Angka itu begitu besar sampai-sampai sulit dibayangkan; rakyat lebih akrab dengan angka parkir seribu rupiah. Seorang sopir ojek berkomentar, “Kalau uang segitu jatuh dari langit, mungkin macetnya bukan karena kendaraan, tapi karena orang rebutan.” Semua tertawa, lalu kembali menghitung bensin yang makin cepat habis daripada harapan diskon.
Tiga juta rumah per tahun terdengar seperti kabar gembira bagi mereka yang masih ngontrak sejak zaman ponsel berantena. Tetapi seorang penyewa berbisik ke istrinya, “Semoga rumahnya datang sebelum kita pindah ke kontrakan yang lebih mahal.” Istrinya menjawab, “Kalau tidak, setidaknya kita sudah ahli pindahan.” Dalam republik harapan, mobilitas sosial kadang dimulai dari mobil bak terbuka.
Puluhan ribu koperasi digagas untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Seorang pedagang kecil membayangkan pinjaman lunak, lalu terbangun karena tagihan lama masih keras. Ia tertawa getir, “Koperasinya merah putih, tapi saldo saya masih merah.” Nasionalisme ternyata tidak selalu kompatibel dengan rekening.
Ketika pemerintah bicara pertumbuhan tinggi, rakyat bicara pertumbuhan cicilan. Grafik ekonomi boleh menanjak, tetapi tagihan sekolah juga tidak mau kalah kompetitif. Seorang pegawai berbisik, “Ekonomi tumbuh 8 persen, pengeluaran saya tumbuh 12 persen—saya ini terlalu progresif rupanya.” Bahkan Excel pun mungkin menyerah menghitungnya.
Di tengah fiskal yang mulai terasa ketat, negara seperti kepala keluarga yang ingin membelikan semua anak hadiah sekaligus. Niatnya mulia, dompetnya berpikir keras. Dari kejauhan terdengar bisikan kata “utang,” yang selalu terdengar elegan sampai tanggal jatuh tempo tiba. Setelah itu, semua bahasa berubah menjadi matematika.
Lalu muncullah cerita genteng—simbol sederhana bahwa setidaknya kita tidak akan kehujanan. Seorang warga melihat atap barunya dan berkata, “Syukurlah, sekarang kalau ekonomi bocor, rumah saya tidak.” Tetangganya menimpali, “Masalahnya bukan cuma hujan dari langit, tapi juga dari harga-harga.” Mereka sepakat bahwa kadang yang paling bocor justru rencana bulanan.
Sementara itu beredar kabar tentang rencana gedung 40 lantai untuk para petinggi ulama, menjulang tinggi seolah doa-doa akan lebih cepat sampai karena jaraknya makin dekat ke langit. Seorang warga nyeletuk, “Mungkin ini ikhtiar arsitektural agar sinyal spiritual tidak terhalang awan.” Yang lain menambahkan pelan, “Padahal yang di bawah bukan kekurangan doa, tapi kekurangan beras dan pekerjaan.” Maka gedung itu pun terasa seperti metafora lama republik ini—semakin tinggi elit naik, semakin kecil rakyat terlihat dari atas.
Para pengamat luar negeri mulai mengangkat alis, gerakan halus yang biasanya berarti “hati-hati.” Republik ini belum dalam bahaya, tetapi jelas sedang membawa belanjaan terlalu banyak dalam satu kantong plastik. Semua orang pernah mengalami momen itu—jalan masih jauh, plastik mulai melar. Tinggal menunggu apakah kita memperlambat langkah atau pura-pura kuat.
Ada lagi ironi di republik harapan ini: ketika sekitar jutaan peserta bantuan kesehatan dinonaktifkan, sakit tiba-tiba terasa seperti kemewahan yang harus dipikir dua kali. Seorang warga berseloroh pahit, “Sekarang sebelum sakit saya harus cek saldo dulu, bukan cek tekanan darah.” Lebih sunyi lagi cerita para pasien cuci darah yang pelayanannya sempat terhenti—seolah hidup mereka ikut menunggu proses verifikasi administrasi. Di negeri yang penuh janji perlindungan sosial, rakyat perlahan belajar bahwa menjaga kesehatan ternyata bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga urusan status kepesertaan.
Namun begitulah negeri ini: selalu percaya bahwa besok akan lebih baik. Harapan tetap dijual karena tanpa itu politik akan terasa hambar seperti sayur tanpa garam. Hanya saja rakyat makin cerdas; mereka tidak lagi sekadar bertanya “apa janjinya,” tetapi “cukup tidak uangnya.” Sebab di Republik Harapan dalam fiskal yang sempit, mimpi memang boleh setinggi langit—asal jangan lupa menghitung harga tangganya.[]