Banjir dan Krisis Tata Kelola Lingkungan
Oleh. Asmediati
Banjir yang kembali melanda Desa Lamenta, Kecamatan Empang, dan wilayah sekitarnya bukan sekadar peristiwa alam yang datang bersama musim hujan. Ia adalah gejala dari krisis yang lebih dalam, yakni krisis tata kelola lingkungan. Ketika air meluap dan menggenangi rumah warga, sawah, serta akses jalan desa, yang sesungguhnya sedang terendam bukan hanya permukiman, tetapi juga kegagalan kolektif dalam merawat hubungan antara manusia dan alam.
Setiap musim hujan, kisah yang sama terulang. Hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai meluap, parit-parit tak lagi mampu menampung aliran air, dan warga kembali berjibaku menyelamatkan harta benda seadanya. Banjir seolah menjadi tamu tahunan yang diterima dengan pasrah. Padahal, banjir yang terus berulang adalah sinyal kuat bahwa ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara serius dan berkelanjutan.
Banjir sebagai Cermin Tata Kelola yang Rapuh
Banjir kerap dianggap sebagai takdir alam. Curah hujan tinggi dijadikan alasan utama, seakan manusia tidak memiliki andil dalam menentukan besar kecilnya dampak bencana. Cara pandang ini tidak sepenuhnya benar dan cenderung menyesatkan. Hujan memang berada di luar kendali manusia, tetapi tata kelola lingkungan sepenuhnya adalah hasil keputusan manusia.
Di Desa Lamenta Empang dan sekitarnya, kondisi sungai dan saluran air mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi, saluran drainase yang sempit dan tersumbat, serta minimnya perawatan rutin membuat air kehilangan jalur alaminya. Ketika hujan deras turun, air tidak mengalir dengan lancar, melainkan meluap ke pemukiman dan lahan pertanian warga.
Krisis tata kelola ini diperparah oleh perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Lahan terbuka dan kawasan hijau yang dahulu berfungsi sebagai daerah resapan air semakin menyusut. Tanah yang seharusnya menyerap air kini tertutup bangunan atau dikelola tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis. Akibatnya, air hujan langsung mengalir di permukaan tanah dan menambah beban sungai yang sudah rapuh.
Hutan yang Hilang dan Jagung yang Datang
Persoalan banjir di desa Lamenta Empang dan wilayah sekitarnya juga tidak dapat dilepaskan dari kerusakan kawasan hulu. Dalam beberapa tahun terakhir, hutan-hutan yang dahulu berfungsi sebagai penyangga alami air hujan perlahan dibabat dan digantikan dengan lahan pertanian jagung. Atas nama peningkatan produksi dan ekonomi, pepohonan yang selama puluhan tahun menjaga keseimbangan alam ditebang tanpa perhitungan ekologis yang matang.
Hutan sejatinya adalah waduk alami. Akar pepohonan menahan tanah, menyerap air hujan, dan mengatur aliran air agar tidak langsung mengalir deras ke wilayah hilir. Ketika hutan diganti dengan tanaman jagung yang berumur pendek dan berakar dangkal, fungsi ekologis tersebut hilang. Air hujan tidak lagi terserap dengan baik, melainkan langsung mengalir membawa lumpur dan sedimen ke sungai-sungai di bawahnya.
Akibatnya, sungai mengalami pendangkalan, daya tampung berkurang, dan banjir menjadi semakin mudah terjadi. Banjir yang melanda Desa Lamenta Empang bukan semata kiriman hujan, melainkan kiriman dari kerusakan hutan di hulu yang selama ini luput dari perhatian serius.
Ironisnya, penanaman jagung sering dipandang sebagai simbol kemajuan ekonomi. Namun kemakmuran yang dibangun dengan mengorbankan hutan sejatinya adalah kemakmuran semu. Keuntungan jangka pendek dari hasil panen jagung sering kali tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang akibat banjir, rusaknya infrastruktur, gagal panen di lahan lain, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan.
Dampak Sosial dan Ekonomi yang Nyata dari Dampak Banjir
Banjir tidak hanya merendam rumah, tetapi juga merendam penghidupan warga. Bagi petani, banjir berarti ancaman langsung terhadap hasil panen. Sawah yang terendam berhari-hari berisiko gagal panen, sementara biaya produksi telah dikeluarkan. Kerugian ini jarang tercatat dalam laporan resmi, tetapi sangat terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat.
Aktivitas ekonomi desa pun terganggu. Akses jalan yang tergenang menyulitkan mobilitas warga, distribusi hasil pertanian terhambat, dan usaha kecil terpaksa berhenti sementara. Anak-anak kesulitan pergi ke sekolah, bahkan ada yang harus absen karena jalan tidak dapat dilalui. Banjir perlahan menggerus kualitas hidup masyarakat desa.
Dari sisi kesehatan, banjir membawa ancaman lanjutan. Air kotor yang menggenang menjadi sumber penyakit. Risiko diare, penyakit kulit, dan infeksi meningkat, terutama bagi anak-anak dan lansia. Dalam kondisi seperti ini, keterbatasan fasilitas kesehatan di desa semakin terasa. Banjir pun berubah menjadi persoalan sosial yang kompleks, bukan sekadar persoalan air.
Antara Kebijakan dan Kesadaran Kolektif
Krisis tata kelola lingkungan tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari kebijakan yang lemah, pengawasan yang longgar, dan kesadaran kolektif yang belum tumbuh dengan baik. Pemerintah memiliki peran strategis dalam perencanaan tata ruang, perlindungan kawasan hutan, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun persoalan ini tidak akan selesai jika hanya dibebankan pada pemerintah semata.
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar. Kebiasaan membuang sampah ke sungai, pembukaan lahan tanpa perhitungan, serta sikap abai terhadap lingkungan sekitar turut memperparah kondisi. Banjir adalah hasil dari relasi yang timpang antara manusia dan alam, di mana kepentingan jangka pendek sering kali mengalahkan keberlanjutan.
Sayangnya, penanganan banjir masih bersifat reaktif. Setelah banjir datang, bantuan disalurkan dan sungai dikeruk seadanya. Setelah air surut, perhatian pun ikut surut. Pola ini terus berulang tanpa evaluasi menyeluruh, seolah banjir adalah takdir yang tak bisa dihindari.
Menuju Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan
Desa Lamenta Empang dan wilayah sekitarnya membutuhkan perubahan pendekatan. Penanganan banjir harus berbasis pencegahan dan perencanaan jangka panjang. Perlindungan hutan di kawasan hulu, pengaturan pola pertanian yang ramah lingkungan, serta perbaikan drainase harus menjadi agenda utama.
Penanaman kembali kawasan hutan dan penegasan batas kawasan lindung perlu dilakukan secara serius. Di saat yang sama, masyarakat harus dilibatkan secara aktif melalui edukasi lingkungan dan penguatan nilai gotong royong. Tanpa partisipasi warga, kebijakan apa pun akan sulit berjalan efektif.
Penutup: Alarm yang Tak Boleh Diabaikan
Banjir di Desa Lamenta Empang dan sekitarnya adalah alarm yang terus berbunyi. Ia mengingatkan kita bahwa krisis tata kelola lingkungan telah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Jika pembabatan hutan terus dibiarkan dan lingkungan terus dieksploitasi tanpa kendali, maka banjir akan menjadi warisan pahit bagi generasi mendatang.
Sudah saatnya banjir dipahami bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin dari cara kita mengelola lingkungan. Dari cermin itulah, kita seharusnya belajar, berbenah, dan bergerak bersama menuju tata kelola lingkungan yang lebih adil, bijaksana, dan berkelanjutan.[]