SOROTAN MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN MOBIL LISTRIK PEMPROV NTB
*Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat Samudra NTB*
Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pengadaan atau penyewaan 72 unit mobil listrik menuai sorotan dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut kurang tepat di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih memprihatinkan.
Berdasarkan harga pasar saat ini, mobil listrik tipe compact buatan Tiongkok berada pada kisaran Rp200 juta hingga Rp240 juta (On The Road). Jika dihitung secara rasional, nilai sewa satu unit mobil listrik selama satu tahun hampir menyamai harga pembelian unit baru. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Di tengah wacana efisiensi anggaran yang sering digaungkan pemerintah, masyarakat justru masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama terkait infrastruktur jalan yang rusak, belum memadai, dan belum merata di berbagai wilayah NTB. Jalan yang seharusnya menjadi prioritas karena menyangkut mobilitas ekonomi masyarakat hingga saat ini masih banyak yang belum terselesaikan secara serius.
Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar.
Apakah pengadaan mobil listrik lebih penting daripada pembangunan infrastruktur jalan?
Logika pembangunan publik seharusnya menempatkan infrastruktur sebagai kebutuhan prioritas, karena tanpa jalan yang layak dan memadai, kendaraan secanggih apa pun tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kami menilai bahwa kebijakan pengadaan mobil listrik ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kendaraan tersebut hanya akan menjadi simbol gaya hidup atau fasilitas bagi pejabat dinas, bukan sebagai solusi nyata bagi kebutuhan publik.
Selain itu, publik juga mempertanyakan apa sebenarnya peran dan fungsi mobil listrik tersebut bagi masyarakat NTB. Apakah kendaraan tersebut benar benar akan digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan efisiensi operasional pemerintah, atau hanya sekadar menjadi bagian dari citra modernisasi birokrasi.
Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat Samudra NTB (Samudra NTB) menilai bahwa pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang transparan dan rasional kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Publik berhak mengetahui alasan, urgensi, serta manfaat nyata dari penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar untuk program tersebut.
Lebih jauh, kami juga mengingatkan agar slogan “NTB Makmur Mendunia” tidak sekadar menjadi retorika politik. Jika slogan tersebut justru dimaknai sebagai membuka ruang masuknya produk luar negeri tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat daerah, maka makna slogan tersebut patut dipertanyakan.
Makna sejati dari “NTB Makmur Mendunia” seharusnya mencerminkan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar simbol modernisasi yang tidak menyentuh persoalan mendasar.
Mahasiswa menegaskan bahwa pemerintah harus mampu menentukan skala prioritas pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan efisiensi. Infrastruktur yang layak, pelayanan publik yang baik, serta kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas harus menjadi fokus utama.
Jika persoalan mendasar seperti jalan rusak dan infrastruktur yang belum memadai masih menjadi keluhan masyarakat, maka kebijakan pengadaan mobil listrik dengan nilai miliaran rupiah tentu akan terus memunculkan pertanyaan kritis dari publik.
Bagi mahasiswa, pembangunan daerah bukan soal simbol modernitas, melainkan keberpihakan nyata kepada kebutuhan rakyat. NTB akan benar benar “makmur mendunia” bukan karena kendaraan listriknya, tetapi karena masyarakatnya merasakan manfaat pembangunan secara nyata dan merata.
Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat Samudra NTB menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berada pada jalur kepentingan rakyat, transparansi anggaran, dan keadilan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.