Menumbuhkan Budaya Membaca: Dari Keteladanan hingga Kebijakan Nyata
Oleh. Asmediati
Di banyak sekolah, kegiatan literasi sering kali hadir dalam bentuk program. Ada jadwal lima belas menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Ada lomba resensi buku. Ada pula target jumlah buku yang harus ditamatkan dalam satu semester. Semua tampak rapi dalam laporan dan dokumentasi. Namun pertanyaannya, apakah itu cukup untuk membangun kebiasaan membaca yang mengakar? Ataukah membaca hanya menjadi aktivitas musiman—hidup ketika diawasi, lalu mati ketika program selesai?
Perbedaan mendasar antara budaya dan program terletak pada napas keberlanjutan. Program punya batas waktu, indikator keberhasilan, dan laporan akhir. Budaya tidak mengenal batas waktu; ia hidup dalam kebiasaan sehari-hari. Program bisa dipaksakan dari atas. Budaya tumbuh dari keteladanan dan kesadaran bersama. Itulah sebabnya membangun budaya membaca jauh lebih kompleks dibanding sekadar merancang kegiatan literasi.
Jika guru ikut membaca, pesan yang sampai kepada siswa bukan sekadar perintah, melainkan contoh. Ketika kepala sekolah berbicara tentang buku yang baru ia baca dalam apel pagi, literasi bukan lagi slogan, tetapi praktik nyata. Di rumah, ketika orang tua membuka buku atau berdiskusi ringan tentang bacaan, anak belajar bahwa membaca bukan hukuman akademik, melainkan kebutuhan hidup. Bahkan akan jauh lebih ampuh apabila teladan itu datang dari kepala daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Ketika seorang bupati, wali kota, atau gubernur secara konsisten mengampanyekan kebiasaan membaca dan menunjukkan dirinya sebagai pembaca aktif, masyarakat menangkap pesan kuat bahwa literasi adalah prioritas bersama.
Indonesia sesungguhnya telah lama menyadari pentingnya literasi. Program Gerakan Literasi Nasional yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menjadi bukti keseriusan itu. Namun tantangan terbesar bukan pada peluncuran program, melainkan pada internalisasi nilai. Banyak sekolah menjalankan literasi sebagai rutinitas administratif. Buku dibuka, tetapi pikiran belum tentu terlibat. Siswa membaca karena diminta, bukan karena merasa perlu.
Padahal membaca bukan sekadar aktivitas akademik. Membaca adalah jendela untuk memahami dunia. Negara-negara dengan tingkat literasi tinggi umumnya menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Data studi internasional seperti Programme for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development sering dijadikan rujukan untuk menilai kemampuan membaca siswa. Hasilnya bukan sekadar angka, tetapi cermin kemampuan berpikir kritis, memahami informasi, dan memecahkan masalah.
Namun kita perlu jujur bahwa literasi tidak bisa tumbuh hanya dengan tekanan evaluasi global. Budaya membaca tidak lahir dari rasa takut pada peringkat internasional. Ia tumbuh dari lingkungan yang memandang membaca sebagai kebutuhan. Ketika siswa melihat guru menikmati buku, ketika mereka menyaksikan kepala sekolah mengutip gagasan dari bacaan dalam rapat, ketika orang tua menjadikan buku sebagai hadiah, saat itulah pesan literasi masuk tanpa terasa.
Keteladanan memiliki kekuatan psikologis yang besar. Dalam teori belajar sosial, manusia cenderung meniru perilaku yang dilihatnya, terutama dari figur yang dihormati. Jika figur publik di suatu daerah secara terbuka memamerkan kegemarannya membaca, membahas buku dalam forum resmi, atau menghadirkan diskusi terbuka tentang bacaan, masyarakat akan terdorong mengikuti. Budaya terbentuk melalui pengulangan dan konsistensi. Ia tidak lahir dari seremoni satu kali.
Sayangnya, yang sering terjadi adalah literasi dipahami sebagai kewajiban administratif. Sekolah membuat laporan jumlah buku yang dibaca. Siswa mengisi jurnal membaca. Namun setelah itu, tidak ada ruang diskusi yang bermakna. Bacaan tidak dihubungkan dengan kehidupan nyata. Siswa membaca cerita tentang lingkungan, tetapi tidak pernah diajak berdiskusi tentang kondisi sungai di sekitar rumahnya. Mereka membaca biografi tokoh inspiratif, tetapi tidak pernah diminta merefleksikan cita-cita pribadinya.
Ruang diskusi adalah elemen kunci. Membaca tanpa diskusi ibarat menanam tanpa menyiram. Ketika siswa diberi kesempatan berbicara tentang apa yang mereka pahami, setuju, atau bahkan tidak setujui dari bacaan, kemampuan berpikir kritis mereka berkembang. Mereka belajar menyusun argumen, menghargai perbedaan pendapat, dan mengaitkan teks dengan realitas. Di sinilah literasi menjadi hidup.
Lebih jauh lagi, membaca harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jika siswa membaca teks tentang kewirausahaan, ajak mereka mengamati pelaku usaha di sekitar. Jika membaca tentang kesehatan, diskusikan pola makan keluarga. Ketika bacaan terasa relevan, motivasi intrinsik muncul. Siswa membaca bukan karena takut dimarahi, melainkan karena merasa memperoleh manfaat langsung.
Budaya membaca juga membutuhkan ekosistem. Perpustakaan sekolah harus menjadi ruang yang nyaman, bukan sekadar gudang buku. Guru perlu dilatih untuk memfasilitasi diskusi literasi, bukan hanya menguji pemahaman isi teks. Pemerintah daerah dapat menyediakan pojok baca di ruang publik, mengadakan festival literasi, atau menggandeng komunitas baca untuk memperluas akses. Tetapi lagi-lagi, semua itu akan sia-sia jika tidak disertai keteladanan.
Di rumah, peran orang tua tak tergantikan. Anak yang tumbuh dalam keluarga pembaca memiliki peluang lebih besar menjadi pembaca aktif. Tidak perlu buku mahal; yang penting adalah kebiasaan. Orang tua bisa memulai dengan membaca berita, cerita pendek, atau bahkan berdiskusi tentang isi bacaan sederhana. Kehadiran gawai memang menjadi tantangan, tetapi bukan alasan. Justru di era digital, kemampuan membaca kritis semakin penting agar generasi muda tidak mudah terjebak hoaks atau informasi menyesatkan.
Ketika membaca telah menjadi budaya, ia tidak lagi bergantung pada kontrol. Siswa akan tetap membaca meski tidak diawasi. Guru akan tetap berbagi bacaan meski tidak diminta membuat laporan. Kepala sekolah akan tetap membicarakan buku karena ia memang pembaca. Kepala daerah akan tetap mengampanyekan literasi karena ia percaya pada kekuatan pengetahuan.
Sebaliknya, jika membaca hanya program, ia rapuh. Begitu anggaran selesai, kegiatan berhenti. Begitu pengawas tidak datang, jurnal membaca tidak lagi diisi. Begitu tidak ada lomba, buku kembali tertutup. Program memiliki masa hidup; budaya memiliki keberlanjutan.
Membangun budaya membaca memang tidak instan. Ia memerlukan komitmen lintas sektor dan konsistensi waktu panjang. Namun hasilnya sebanding. Masyarakat yang gemar membaca cenderung lebih terbuka, toleran, dan kritis. Mereka tidak mudah terprovokasi. Mereka mampu menyaring informasi. Dalam jangka panjang, budaya membaca berkontribusi pada kualitas demokrasi dan pembangunan.
Kita perlu menggeser orientasi dari sekadar “berapa buku dibaca” menjadi “apa yang berubah setelah membaca”. Apakah siswa menjadi lebih peka terhadap lingkungan? Apakah mereka lebih percaya diri menyampaikan pendapat? Apakah guru menemukan inspirasi metode baru dari buku yang dibaca? Apakah kebijakan daerah diperkaya oleh referensi ilmiah yang kuat?
Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada kesadaran bahwa literasi adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan pendidikan mudah goyah. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal sederhana: membaca bersama. Guru membaca, kepala sekolah membaca, orang tua membaca, kepala daerah membaca. Lalu berbicara tentang bacaan itu di ruang-ruang publik. Menciptakan diskusi, bukan sekadar laporan. Mengaitkan teks dengan realitas, bukan hanya dengan nilai ujian.
Jika itu dilakukan secara konsisten, lambat laun membaca akan menjadi bagian dari identitas. Ia tidak lagi terasa sebagai tugas, melainkan kebutuhan. Dan ketika membaca telah menjadi budaya, kita tidak perlu lagi khawatir apakah program literasi berlanjut atau tidak. Karena meski program selesai, budaya tetap hidup.[]