“Saya berpandangan, sebelum bicara soal tarif, evaluasi dan audit dulu manajemen Perumdam Batulanteh. Mengapa selalu rugi? Padahal suntikan dana miliaran terus mengalir. Berapa pun anggaran yang dikucurkan, selama manajemennya tidak sehat, PDAM tidak akan pernah maju,” tegasnya dengan lugas
JAKARTA, JEJAKMEDIANEWS– Rencana Perumdam Batulanteh untuk menaikkan tarif air minum mendapat reaksi keras dari legislatif. Ketua Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zainuddin Sirat, menyatakan dengan tegas menolak—atau setidaknya meminta penundaan—rencana tersebut hingga dilakukan audit menyeluruh terhadap manajemen perusahaan daerah tersebut.
Isu kenaikan tarif ini memicu kegelisahan di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, H. Zainuddin menilai kebijakan menaikkan beban rakyat di tengah performa perusahaan yang terus merugi adalah langkah yang tidak tepat.
Pria yang karib disapa Haji Ude ini mempertanyakan mengapa Perumdam Batulanteh terus-menerus menderita kerugian padahal pemerintah daerah rutin memberikan suntikan dana operasional hingga miliaran rupiah.
“Saya berpandangan, sebelum bicara soal tarif, evaluasi dan audit dulu manajemen Perumdam Batulanteh. Mengapa selalu rugi? Padahal suntikan dana miliaran terus mengalir. Berapa pun anggaran yang dikucurkan, selama manajemennya tidak sehat, PDAM tidak akan pernah maju,” tegasnya dengan lugas.
Sebagai langkah konkret, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa ini mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perumdam Batulanteh. Pansus ini nantinya bertugas membedah persoalan mendasar yang menjadi “penyakit” kronis di tubuh perusahaan penyedia air bersih tersebut.
“Kita usulkan bentuk Pansus agar semuanya jelas. Kita ingin memastikan apa sebenarnya problem utama yang membuat PDAM selalu merugi. Biarkan Pansus bekerja dulu untuk memberikan transparansi kepada publik,” tambah Haji Ude.
H. Zainuddin menekankan bahwa visi ke depan adalah menjadikan Perumdam Batulanteh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hal itu harus dicapai melalui manajemen yang sehat dan regulasi yang pro-rakyat, bukan dengan cara instan menaikkan tarif.
“Harapan kita, PDAM minimal bisa mandiri dulu, itu sudah bagus. Sangat mustahil mengharapkan PAD jika manajemennya masih sakit. Kita ingin PDAM sehat tanpa memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (*)