OPINI, SUMBAWA JEJAKMEDIANEWS| Menko Pangan Zulkifli Hasan dengan penuh keyakinan mengklaim MBG akan menjadi jalan pintas menuju bangsa yang lebih cerdas. Klaim ini menyerupai sebuah salto kebijakan yang dilakukan dengan penuh percaya diri, namun tanpa matras nalar yang memadai. Dengan satu ompreng makan yang dinarasikan bergizi, masa depan digambarkan cerah dan otak anak-anak seolah siap melonjak ke level global. Klaim itu terdengar optimistis, bahkan heroik, seakan masalah kecerdasan nasional cukup diselesaikan di dapur distribusi makanan. Publik diajak percaya bahwa sepiring makan siang adalah kunci tunggal dari seluruh persoalan kualitas manusia. Dalam logika ini, kompleksitas manusia diperas menjadi menu makan siang. Negara pun tampil percaya diri, seolah sedang menawarkan solusi ilmiah yang tak terbantahkan.
Masalahnya, optimisme itu berdiri di atas fondasi logika yang rapuh. Kecerdasan bukanlah saklar yang bisa dinyalakan dengan satu porsi makan. Ia tumbuh dari proses panjang yang melibatkan pendidikan, lingkungan keluarga, kesehatan, stimulasi kognitif, dan stabilitas sosial. Menyederhanakan semua itu menjadi satu ompreng adalah lompatan berpikir yang berbahaya. Di sinilah satir itu bermula, ketika kebijakan publik berubah menjadi cerita dongeng. Dongeng yang sayangnya dipresentasikan sebagai kebijakan negara.
Angka IQ 120 yang dilontarkan seolah menjadi mantra politik baru. Angka itu terdengar ilmiah, padat, dan meyakinkan, meski nyaris tanpa penjelasan metodologis. Publik tidak diajak memahami bagaimana pengukuran dilakukan, kapan target dicapai, dan pada siapa klaim itu berlaku. Yang penting bukan penjelasan, melainkan efek psikologisnya. Angka besar selalu berhasil membuat janji terdengar masuk akal. Dalam politik, statistik sering kali lebih berfungsi sebagai slogan daripada sebagai alat analisis.
Lebih ironis lagi, MBG hanya dirancang satu kali makan dalam sehari dengan anggaran terbatas. Dalam kondisi seperti itu, kandungan gizi pun sangat bergantung pada efisiensi anggaran, bukan standar ideal nutrisi. Ketika realitas dapur bertemu dengan mimpi kecerdasan nasional, yang muncul justru jurang logika. Satu ompreng dipaksa memikul beban peradaban. Ia harus menjadi pahlawan bagi kegagalan sistemik yang lebih luas. Di titik ini, ompreng bukan lagi wadah makanan, melainkan simbol ilusi kebijakan.
Klaim kecerdasan ini juga menyingkirkan persoalan struktural yang jauh lebih serius. Anak-anak tidak hanya kekurangan gizi, tetapi juga kekurangan ruang belajar yang layak. Banyak sekolah kekurangan guru, banyak guru yang jauh dari hidup layak, fasilitas, dan kurikulum yang minim. Namun semua itu seolah dikesampingkan oleh narasi tunggal bernama MBG. Seakan-akan masalah pendidikan nasional cukup diselesaikan lewat logistik makanan. Negara pun terlihat lebih sibuk mengatur menu daripada membenahi sistem.
Ketika berbagai masalah muncul di lapangan, mulai dari distribusi hingga kasus keracunan, nada narasi pun berubah. Yang semula digadang-gadang sebagai program pencetak kecerdasan berubah menjadi sekadar proyek besar yang wajar punya kendala. Kesalahan disebut teknis, bukan konseptual. Padahal, kesalahan teknis yang berulang sering kali adalah gejala dari kesalahan desain. Di sinilah ironi kebijakan semakin terasa. Janji besar berhadapan dengan kenyataan kecil.
Satir menjadi tak terhindarkan ketika realitas menampar narasi resmi. Anak-anak diminta berdoa sebelum makan, bukan hanya untuk bersyukur, tetapi juga agar tidak keracunan. Dalam suasana seperti itu, berbicara tentang lonjakan IQ terdengar hampir komikal. Negara seolah lupa bahwa kecerdasan membutuhkan rasa aman, bukan sekadar rasa kenyang. Ketika makan siang berubah menjadi lotre kesehatan, janji kecerdasan terdengar semakin absurd. Humor pun lahir dari tragedi.
Yang lebih problematis, kritik terhadap MBG kerap diperlakukan sebagai sikap anti-masa depan bangsa. Siapa pun yang mempertanyakan logika program ini dianggap tidak peduli pada anak-anak. Padahal kritik justru lahir dari kepedulian terhadap kualitas kebijakan. Membungkam kritik dengan moralitas semu adalah teknik politik lama. Dalam situasi seperti ini, nalar publik diuji, bukan oleh data, melainkan oleh emosi. Kebijakan pun berubah menjadi arena loyalitas.
MBG akhirnya tampil bukan sebagai kebijakan gizi, melainkan sebagai simbol politik. Ia dijadikan bukti kehadiran negara, meski kehadiran itu lebih bersifat seremonial. Foto, pidato, dan klaim beredar lebih cepat daripada evaluasi substansi. Di hadapan kamera, ompreng terlihat heroik. Di luar kamera, realitasnya jauh lebih kompleks. Antara panggung dan dapur, jaraknya semakin lebar.
Janji IQ tinggi dalam seompreng MBG pada akhirnya mengungkap cara negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kompleksitas dijawab dengan simplifikasi, masalah struktural ditutup dengan simbol. Gizi diperlakukan sebagai slogan, bukan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan manusia. Dalam kerangka seperti ini, kegagalan mudah disamarkan sebagai proses. Yang hilang adalah kejujuran intelektual. Yang tersisa hanya optimisme retoris.
Pada titik ini, publik berhak bertanya dengan tenang namun tegas. Apakah yang sedang dibangun benar-benar kecerdasan, atau sekadar kepercayaan semu? Apakah satu ompreng dimaksudkan untuk memberi gizi, atau untuk mengisi ruang kosong dalam logika kebijakan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bertujuan menjatuhkan, melainkan meluruskan. Karena bangsa cerdas tidak lahir dari janji, tetapi dari kebijakan yang masuk akal. Dan akal sehat, sayangnya, tidak bisa dibungkus dalam seompreng makan siang. Dalam salto kebijakan ini, rakyatlah yang diam-diam dijadikan lantai pendaratan, menanggung gegar nalar atas janji-janji yang melayang terlalu tinggi.[]