MBG Mengantar ke Indonesia Emas 2045: Mitos atau Fakta?
*Oleh. Sri Asmediati, S.Pd.
OPINI, SUMBAWA JEJAKMEDIANEWS Indonesia Emas 2045 adalah sebuah janji besar yang diucapkan dengan penuh keyakinan oleh negara. Janji itu digantungkan pada berbagai program strategis, salah satunya Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini diklaim sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam narasi resmi, piring makan anak sekolah seolah menjadi fondasi peradaban masa depan. Dari sana diharapkan lahir generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah satu program makan cukup untuk mengantar sebuah bangsa menuju masa keemasan?
MBG diperkenalkan sebagai solusi atas masalah gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan. Pemerintah menegaskan bahwa program ini akan meningkatkan kualitas generasi muda secara signifikan. Anggaran disiapkan besar, distribusi dirancang masif, dan retorika optimisme digaungkan ke mana-mana. Dalam pidato, MBG tidak lagi sekadar program sosial, melainkan kendaraan sejarah. Ia diposisikan sebagai jalan lurus menuju Indonesia Emas tepat 100 tahun kemerdekaan. Klaim sebesar ini tentu layak diuji, bukan dengan emosi, tetapi dengan akal sehat.
Secara faktual, MBG diberikan satu kali sehari dengan nilai sekitar Rp10.000 per porsi. Dengan angka tersebut, menu yang disajikan secara realistis hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan gizi harian anak. Secara biologis, anak usia sekolah membutuhkan energi dan protein yang jauh lebih besar dan konsisten. Satu porsi MBG rata-rata hanya menyumbang sekitar seperempat kebutuhan harian. Artinya, tiga perempat sisanya bergantung pada kondisi keluarga masing-masing. Di sinilah problem struktural mulai terlihat.
Bagi keluarga menengah, MBG mungkin berfungsi sebagai tambahan. Namun bagi keluarga miskin, MBG justru berpotensi menjadi satu-satunya makanan layak dalam sehari. Ketika sarapan tidak ada dan makan malam sekadar pengganjal lapar, maka MBG bukan suplemen, melainkan pengganti. Dalam kondisi seperti ini, gizi anak tetap berada pada batas minimal, bahkan defisit. Program yang diniatkan sebagai penguat justru berubah menjadi penahan kerusakan. Indonesia Emas pun mulai terlihat lebih sebagai slogan daripada target realistis.
Masalahnya, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh gizi. Anak yang makan cukup tetapi belajar di sekolah rusak, diajar guru honorer yang letih, dan tanpa fasilitas memadai, tidak otomatis menjadi unggul. Pendidikan adalah proses panjang yang membutuhkan ekosistem, bukan sekadar perut kenyang. Gizi tanpa pendidikan melahirkan tubuh kuat dengan daya pikir rapuh. Pendidikan tanpa gizi melahirkan pikiran cerdas dengan tubuh yang tumbang. Keduanya harus berjalan bersama, bukan saling menggantikan.
Sayangnya, narasi Indonesia Emas sering kali dipersempit menjadi narasi program tunggal. MBG seolah dipikul sendirian untuk membawa beban sejarah bangsa. Padahal persoalan pendidikan nasional masih berkutat pada kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pelayanan kesehatan dasar pun belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan secara adil. Ketika fondasi ini rapuh, menaruh harapan besar pada satu program menjadi tidak proporsional. Negara seperti sedang berharap piring makan menggantikan sekolah dan puskesmas.
Dalam sejarah banyak bangsa, tidak ada lompatan peradaban yang lahir dari kebijakan instan. Negara maju membangun kualitas manusianya melalui konsistensi puluhan tahun. Mereka menggabungkan gizi, pendidikan, kesehatan, riset, dan tata kelola yang jujur. Tidak ada satu program yang dipuja sebagai juru selamat tunggal. Ketika Indonesia menaruh harapan berlebih pada MBG, yang muncul justru gejala simplifikasi masalah. Seolah kompleksitas peradaban bisa diselesaikan dengan satu menu makan.
Kekhawatiran bahwa Indonesia Emas 2045 tidak tercapai bukanlah sikap pesimis. Itu adalah sikap realistis terhadap kondisi objektif hari ini. Ketimpangan pendidikan masih nyata, pelayanan publik belum merata, dan kualitas kebijakan sering bergantung pada politik jangka pendek. Dalam situasi seperti ini, target 2045 terasa lebih simbolik daripada operasional. Bahkan muncul ironi pahit, bahwa tanpa pembenahan serius, Indonesia Emas mungkin tak terwujud bahkan setelah 200 tahun merdeka. Itupun masih dengan kata “mungkin”.
Narasi kritis terhadap MBG bukan berarti menolak program tersebut. MBG tetap penting sebagai intervensi gizi dan jaring pengaman sosial. Namun ia harus ditempatkan secara jujur pada porsinya. MBG adalah alat bantu, bukan mesin utama. Ia adalah bagian dari solusi, bukan solusi itu sendiri. Ketika negara berkata sebaliknya, publik berhak bertanya. Pertanyaan itulah yang sehat bagi demokrasi.
Jika pemerintah sungguh ingin menjadikan MBG sebagai kendaraan menuju Indonesia Emas, maka kebijakannya harus konsisten secara logika. MBG harus diberikan tiga kali sehari, atau satu kali dengan kualitas dan nilai gizi yang benar-benar memadai. Lebih dari itu, MBG harus berjalan seiring dengan revolusi pendidikan dan pelayanan publik. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi program populer tanpa dampak struktural. Negara tidak boleh puas dengan kesan, sementara realitas tertinggal. Sejarah tidak menilai niat, tetapi hasil.
Indonesia Emas bukan soal tahun, melainkan soal kesiapan. Ia bukan ditentukan oleh baliho dan pidato, tetapi oleh ruang kelas dan meja makan yang nyata. Anak-anak tidak tumbuh dari jargon, melainkan dari nutrisi, ilmu, dan teladan. Jika ketiganya tidak hadir secara bersamaan, masa depan akan selalu tertunda. Bangsa bisa merdeka secara politik, tetapi gagal secara kualitas manusia. Itulah kegagalan yang paling sunyi sekaligus paling mahal.
Pada akhirnya, pertanyaan “MBG: mitos atau fakta” adalah pertanyaan tentang kejujuran kebijakan. Apakah negara berani mengakui batas sebuah program, lalu memperbaikinya secara menyeluruh. Ataukah negara memilih mempertahankan mitos demi optimisme semu. Indonesia Emas tidak lahir dari satu piring, tetapi dari keberanian membangun manusia secara utuh. Jika itu tidak dilakukan sekarang, maka 2045 hanya akan menjadi angka peringatan, bukan perayaan. Dan sejarah, sekali lagi, tidak bisa dibujuk dengan janji.
*Penulis adalah Pemerhati Anak dan Pendidikan, tinggal di Sumbawa Besar